Banyak pasangan mengira bahwa “sudah tidak cinta” atau “bosan” cukup untuk mengajukan cerai ke pengadilan. Faktanya, tidak semudah itu. Pengadilan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, hakim hanya akan mengabulkan gugatan jika terdapat bukti kuat dan alasan perceraian yang sah menurut undang-undang.
Jika alasan yang Anda ajukan dianggap remeh atau tidak berdasar hukum, besar kemungkinan gugatan Anda akan ditolak (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berikut adalah 6 alasan sah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pentingnya “Legal Standing” dalam Gugatan
Sebelum melangkah ke pengadilan, Anda harus memahami Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi.
Alasan ini harus dibuktikan dengan saksi dan dokumen. Tanpa pembuktian yang valid, hakim akan menganggap rumah tangga masih bisa diselamatkan. Anda bisa mempelajari alur pembuktian ini dalam panduan lengkap proses perceraian agar lebih siap menghadapi sidang.
1. Salah Satu Pihak Berbuat Zina atau Pemadat
Alasan pertama terkait dengan perilaku buruk atau penyakit masyarakat yang sukar disembuhkan. Ini meliputi:
- Berzina (selingkuh).
- Menjadi pemabuk, pemadat (narkoba), atau penjudi.
Kata kuncinya adalah “sukar disembuhkan”. Jika pasangan Anda terbukti kecanduan judi online atau memiliki hubungan gelap yang berulang, ini menjadi alasan kuat bagi hakim untuk memutus ikatan perkawinan karena dianggap membahayakan ekonomi dan moral keluarga.
2. Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 Tahun
Jika suami atau istri pergi meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, ini bisa dijadikan dasar gugatan.
Namun, alasan ini tidak berlaku jika kepergian tersebut karena tugas negara, dinas kerja, atau alasan pendidikan yang disepakati bersama. Unsur “penelantaran” harus terpenuhi di sini, di mana salah satu pihak sengaja menghilang dan tidak memberikan nafkah lahir batin.
3. Mendapat Hukuman Penjara 5 Tahun Lebih
Hukuman pidana berat tentu mengguncang fondasi rumah tangga. Jika setelah menikah, salah satu pihak melakukan kejahatan dan divonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, pihak pasangannya berhak mengajukan cerai.
Alasannya logis: terpidana tidak akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dalam waktu yang sangat lama, sehingga pasangan yang ditinggalkan berhak mencari keadilan.
4. Kekejaman atau Penganiayaan Berat (KDRT)
Keselamatan nyawa adalah prioritas. Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupun mental yang membahayakan, ini adalah alasan perceraian yang sangat kuat.
Untuk alasan ini, bukti visum dari kepolisian atau rekam medis sangat krusial. Jangan ragu untuk segera memprosesnya demi keselamatan diri. Anda mungkin perlu memahami mengapa konsultasi hukum keluarga penting dalam kasus KDRT, karena ini bukan hanya soal cerai, tapi juga perlindungan hukum pidana.
5. Cacat Badan atau Penyakit yang Tak Bisa Sembuh
Undang-undang juga mengatur kondisi medis sebagai alasan cerai, yaitu jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkannya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
Poin ini cukup sensitif dan seringkali membutuhkan pertimbangan kemanusiaan yang mendalam dari majelis hakim. Biasanya alasan ini berkaitan dengan impotensi permanen atau penyakit menular yang membahayakan pasangan.
6. Perselisihan Terus Menerus (Syiqaq)
Ini adalah alasan yang paling sering digunakan (“keranjang sampah”). Jika kelima alasan di atas tidak terpenuhi secara spesifik, biasanya pasangan menggunakan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
Pertengkaran ini bisa dipicu oleh masalah ekonomi, perbedaan prinsip, atau campur tangan mertua. Namun, Anda tetap harus membuktikan bahwa pertengkaran tersebut sudah sangat parah dan upaya damai (mediasi) sudah gagal total.
Selain 6 alasan di atas, khusus bagi umat Islam (KHI), ada tambahan alasan seperti pelanggaran Taklik Talak dan Peralihan Agama (Murtad) yang menyebabkan ketidakharmonisan.
Memilih alasan yang tepat sangat menentukan keberhasilan gugatan Anda. Jika Anda ragu apakah alasan Anda cukup kuat di mata hukum, atau butuh bantuan menyusun dalil gugatan agar tidak ditolak, tim Jasa Litigasi kami siap membantu.
Pastikan langkah hukum Anda tepat sasaran. Diskusikan kasus Anda sekarang juga melalui halaman kontak. Dapatkan kepastian hukum bersama KANA Advisory.
